Daftar Wajib Pajak yang harus Menggunakan Bukti Potong Elektronik PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26

Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan peraturan no. KEP-425/PJ/2019 yang mengatur beberapa Wajib Pajak untuk mulai menggunakan Bukti Potong Elektronik PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 mulai masa pajak Mei 2019. [download-attachments]

Tax Update May 2019

Tax Update May 2019 menjelaskan peraturan baru mengenai jenis-jenis kegiatan dan jasa yang dikenakan PPN 0%. Peraturan baru ini merujuk kepada Keputusan Menteri Keuangan No. 32/PMK.010/2019. [download-attachments]

Tax Update February 2019

Tax Update February 2019 menjelaskan petunjuk untuk pelaporan secara elektronik Surat Keterangan Domisili (Formulir DGT-1) dari Wajib Pajak Luar Negeri. [download-attachments]

Tax Update January 2019

Tax Update January 2019 menjelaskan peratran terkait makanan dan minuman untuk seluruh pegawai dan tunjangan dalam bentuk natura di daerah tertentu yang terkait dengan pekerjaan, dan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja (Peraturan Menteri Keuangan No. 167/PMK.03/2018). [download-attachments]

Tax Update November 2018

Tax Update November 2018 menjelaskan ketentuan baru untuk penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018. [download-attachments]