Tax Update April 2020

Pemerintah telah menerbitkan peraturan pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020 (“PP-1/2020”). PP-1/2020 mengatur beberapa kebijakan untuk relaksasi kewajiban perpajakan dan perlakuan baru atas transaksi digital, sebagai berikut: 1. Pengurangan tarif PPh Badan untuk Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap. 2. Perlakuan perpajakan untuk transaksi digital dari luar negeri ke Indonesia. 3. Perpanjangan batas waktu […]

Tax Update March 2020

Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan No. 23/PMK.03/2020 (“PMK-23”) terkait pemberian insentif pajak untuk beberapa jenis pajak, yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasa 25, dan PPN. Tujuannya untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas di sektor-sektor tertentu akibat pandemi virus Corona. PMK-23 diterapkan secara efektif mulai 1 April 2020.

Tax Update November 2019

Per Desember 2018, Direktorat Jenderal Pajak telah memperbaharui daftar negara yang memiliki Qualifying Competent Authority Agreement (QCAA) untuk pertukaran Laporan per Negara (Country by Country Report/CbCR) dengan Indonesia.

Daftar Wajib Pajak yang harus Menggunakan Bukti Potong Elektronik PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26

Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan peraturan no. KEP-425/PJ/2019 yang mengatur beberapa Wajib Pajak untuk mulai menggunakan Bukti Potong Elektronik PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 mulai masa pajak Mei 2019.

Tax Update May 2019

Tax Update May 2019 menjelaskan peraturan baru mengenai jenis-jenis kegiatan dan jasa yang dikenakan PPN 0%. Peraturan baru ini merujuk kepada Keputusan Menteri Keuangan No. 32/PMK.010/2019.