Tax Update July 2020

Tax Update Juli 2020 menginformasikan beberapa peraturan baru terkait dengan: Pemungutan PPN atas transaksi digital dari luar Indonesia ke Indonesia Penerapan e-Bupot PPh Pasal 23 untuk seluruh Wajib Pajak di Indonesia Pre-populated PPN Masukan dalam aplikasi e-Faktur Penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)

Tax Update May 2020

Berhubung semakin meningkatnya dampak pandemi virus Corona (“Covid-19”) ke banyak sektor industri termasuk usaha kecil dan menengah, insentif pajak perlu diperluas. Peraturan Menteri Keuangan No.23/PMK.03/2020 (silakan lihat berita kami periode Maret 2020) dianggap sudah tidak sesuai dengan situasi saat ini. Menteri Keuangan telah menerbitkan peraturan baru No. 44/PMK.03/2020 untuk memperluas banyak sektor industri yang berhak […]

Tax Update April 2020

Pemerintah telah menerbitkan peraturan pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020 (“PP-1/2020”). PP-1/2020 mengatur beberapa kebijakan untuk relaksasi kewajiban perpajakan dan perlakuan baru atas transaksi digital, sebagai berikut: 1. Pengurangan tarif PPh Badan untuk Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap. 2. Perlakuan perpajakan untuk transaksi digital dari luar negeri ke Indonesia. 3. Perpanjangan batas waktu […]

Tax Update March 2020

Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan No. 23/PMK.03/2020 (“PMK-23”) terkait pemberian insentif pajak untuk beberapa jenis pajak, yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasa 25, dan PPN. Tujuannya untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas di sektor-sektor tertentu akibat pandemi virus Corona. PMK-23 diterapkan secara efektif mulai 1 April 2020.

Tax Update December 2019

Direktur Jenderal Pajak baru-baru ini menerbitkan draft Undang-Undang Omnibus Perpajakan, dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Latar Belakang Undang-Undang Omnibus Perpajakan adalah karena dipicunya pelemahan ekonomi global, potensi perekonomian Indonesia stagnan, dan belum optimalnya indeks persaingan investasi di Indonesia. Dalam draft Undang-Undang Omnibus Perpajakan, terdapat beberapa fasilitas perpajakan, seperti pengurangan tarif PPh Badan, penerapan sistim […]